Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Pelantikan tersebut dinilai sebagai momentum strategis untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan visi besar para pendiri organisasi.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi sinyal penting untuk mempercepat upaya pembangunan dan memperkuat peran MIPI dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ucap Gubernur Anwar Hafid, Sabtu (25/4).
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam ilmu pemerintahan agar tetap relevan dengan dinamika dan tantangan birokrasi saat ini. Menurutnya, ilmu pemerintahan tidak boleh stagnan, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga menyoroti prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa orientasi birokrasi tidak cukup hanya pada capaian “cukup baik”, melainkan harus berlandaskan pada kebenaran dalam setiap kebijakan.
“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan optimisme bahwa MIPI dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong kemajuan birokrasi nasional. Organisasi ini diharapkan mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pemerintahan yang efektif dan responsif.
Anwar Hafid juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan etika birokrasi, serta menghadirkan kontribusi konkret bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
“Saya optimis, bahwa MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.* FRE
