Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima massa aksi dari Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMPST) dengan dialog terbuka di halaman Masjid Al-Mujahidin Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/11) sore.
Para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi seputar pembenahan tata kelola sumber daya alam/SDA, penyelesaian persoalan agraria, evaluasi program sosial, hingga perbaikan formula pendapatan daerah.
Gubernur Anwar Hafid yang langsung menemui para mahasiswa mengapresiasi kepedulian mereka terhadap berbagai isu pembangunan di Sulawesi Tengah.
Anwar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi kebaikan bersama.
“Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan aspirasi teman-teman mahasiswa. Apa yang disuarakan hari ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memperkuat langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Anwar menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria/PKA, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menelusuri dan memfasilitasi berbagai sengketa dan konflik lahan di daerah secara musyawarah.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mengedepankan keadilan dan keterbukaan.
Selain itu, Anwar juga menyampaikan langkah pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menata kembali tata kelola sumber daya dan mencegah terjadinya aktivitas yang menyalahi aturan.
Mengenai program sosial dari pemerintah pusat, Anwar menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Ia juga menyinggung upaya pemerintah daerah memperjuangkan formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil antara daerah penghasil dan pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk membahas formula pendapatan daerah, agar Sulawesi Tengah bisa memperoleh porsi yang lebih proporsional dari hasil sumber daya yang ada,” jelasnya.
Anwar juga menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah ke depan harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan ekonomi.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Prinsipnya, pembangunan harus membawa manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan diakhiri dengan penguatan komitmen bersama antara Pemprov Sulteng dan mahasiswa untuk terus membuka ruang dialog serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.* FRE
