Gempa Poso, BNPB Turunkan Tim dan Minta Pemprov Serta Pemkab Tetapkan Status Darurat 

Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Poso secara virtual, Minggu malam (17/8).

Rakor ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, serta Pemerintah Kabupaten Poso.

Rakor dipimpin Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan, bersama jajaran Kemenko PMK.

Dari unsur Pemprov Sulteng, hadir Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kadis Kominfosantik, Kadis Kesehatan, dan Kadis PU-Perumahan, sementara dari Pemkab Poso turut mengikuti jajaran terkait.

Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan bahwa BNPB segera mengirimkan tim untuk mempercepat penanganan di lokasi bencana.

“Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal, SE., M.Si., diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran dalam upaya penanganan darurat. Kami telah memonitor kondisi di lapangan melalui berbagai laporan dan media sosial. Tercatat tiga kecamatan terdampak, yakni Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Poso Pesisir, dengan 10 desa, 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum terdampak,” jelasnya.

BNPB juga meminta Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, dalam laporannya mengungkapkan bahwa gempa masih terus terjadi dalam tiga pekan terakhir, terutama di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.

“Kami berharap difasilitasi penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan merasa tenang. Saat ini kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing bagi warga,” ujar Bupati Verna.

Usai memimpin upacara peringatan HUT ke-80 RI, Bupati Poso bersama Forkopimda langsung meninjau korban gempa di RSUD Poso.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh.

Lutfie Beta, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Poso yang sigap dalam merespons bencana gempa. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada saat gempa terjadi, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menugaskan Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, sejak pukul 08.00 Wita untuk bergerak cepat ke Kabupaten Poso bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Tim ini melakukan pendataan kerusakan rumah serta fasilitas umum, sekaligus menyalurkan bantuan logistik awal bagi warga terdampak.

Dalam waktu dekat, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK direncanakan bertolak ke Kabupaten Poso untuk meninjau langsung lokasi bencana, melakukan pendataan kerusakan, serta menghadirkan ahli gempa dan tsunami guna memberikan penjelasan kepada masyarakat.*

Fredi