Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menyusul meningkatnya potensi kebakaran selama musim kering. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/26).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan langkah pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam mencegah meluasnya karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menilai penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif, cepat, dan terkoordinasi.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Ia mengatakan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota dapat berjalan lebih terpadu.
Sebelum rakor digelar, Anwar menyebut telah melakukan komunikasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kapolda, guna menyusun langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Sejumlah Wilayah Terdampak
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla dan kekeringan masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.
Di Kota Palu, salah satu kejadian karhutla tercatat di kawasan Poboya dengan luas area terbakar sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah dengan kejadian karhutla cukup signifikan. Kebakaran terjadi di sejumlah desa dengan salah satu lokasi dilaporkan memiliki luas lahan terbakar sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menjelaskan, grafik kejadian karhutla menunjukkan adanya peningkatan pada awal tahun. Namun, angka tersebut kemudian mengalami penurunan setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan.
Waspadai September
Selain memetakan kejadian kebakaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyoroti hubungan antara kondisi kekeringan dan meningkatnya potensi karhutla.
Menurut Anwar, puncak kekeringan terjadi pada Agustus dan beriringan dengan peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Memasuki September, Anwar meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan. Ia mengingatkan agar peningkatan kejadian karhutla pada Agustus tidak kembali terjadi apabila kondisi kering masih berlanjut.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan dinilai tetap diperlukan karena kondisi kekeringan di beberapa wilayah masih berpotensi berlangsung.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan arahan dari sejumlah unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan strategi penanganan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut mengikuti rakor, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Pemerintah Kabupaten Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan masif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menekan risiko kerugian terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah.* FRE