Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Senin (15/9).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran penyiaran dalam menangkal hoaks sekaligus mendorong terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.
Hadir tujuh komisioner KPID Sulteng yang baru ditetapkan, yakni Sepryanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, Andi Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzdzib L., Rachmat Caisaria, Yeldi S. Adel, dan Mita Meinansi.
Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, memaparkan sejumlah kegiatan sejak pelantikan pada 4 Agustus 2025, mulai dari kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa, kunjungan ke lembaga penyiaran publik, pendataan lembaga penyiaran di Sulteng, hingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
Selain itu, KPID Sulteng juga mengajukan program strategis, antara lain pembentukan kelompok perempuan penyiaran bekerja sama dengan organisasi perempuan dan PKK, program KPID Goes to Campus and School, penyelenggaraan Sekolah P3SPS untuk memperkuat regulasi penyiaran, serta penyediaan iklan layanan masyarakat yang melibatkan 42 radio dan 35 televisi di 13 kabupaten/kota.
Salah satu program unggulan yang dipresentasikan adalah rencana implementasi Early Warning Broadcast System (EBS), sistem peringatan dini bencana berbasis siaran digital.
Teknologi ini mampu menyebarkan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik setelah kejadian, dengan pesan darurat yang langsung muncul di televisi masyarakat.
Program tersebut diharapkan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem peringatan dini kebencanaan melalui penyiaran digital.
Menanggapi pemaparan itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas langkah-langkah KPID Sulteng.
Ia menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyediakan informasi terpercaya di tengah maraknya hoaks di media sosial.
“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” tegas Anwar.
Ia juga menekankan perlunya sinergi dalam membangun masyarakat tanggap bencana melalui informasi yang cepat dan akurat.
“Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penyiaran, literasi media, penanggulangan hoaks, serta penerapan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi penyiaran digital.*
Fredi
