Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Sulawesi Tengah bersama perwakilan perbankan lainnya di ruang kerjanya, Senin (11/8).
Pertemuan ini membahas kendala pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) online yang terintegrasi dengan Bank Sulteng.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng Bonny Hardi Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, serta jajaran pengurus DPD Perbarindo Sulteng.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah diminta menerapkan SIPD dan SP2D Online.
Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kendala pada proses pemotongan kredit dari gaji ASN yang dibayarkan melalui Bank Sulteng, terutama bagi kredit ASN yang terhubung dengan lembaga keuangan lain.
Saat ini, menu SP2D Online belum menyediakan fitur untuk memotong gaji ASN guna pembayaran cicilan kredit di luar Bank Sulteng.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa penggunaan SP2D Online merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan seluruh bank pembangunan daerah (BPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan gaji ASN.
Ia mengakui perlunya solusi agar kebijakan ini tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa menghambat perbankan lainnya.
Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, menambahkan bahwa SP2D Online adalah produk Kementerian Dalam Negeri yang saat ini belum mengakomodasi potongan gaji untuk angsuran di bank lain.
Meski demikian, Bank Sulteng siap membantu mencari solusi dan meminta lembaga keuangan atau bank di Sulteng mengirimkan daftar kredit ASN, sehingga dapat diatur mekanisme pembayaran angsuran secara terkoordinasi.
Gubernur Anwar Hafid berharap koordinasi antara Bank Sulteng dan perbankan lain dapat ditingkatkan demi melindungi kepentingan ASN sebagai debitur sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan daerah.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah, sehingga ASN tidak dirugikan dan perbankan tetap bisa beroperasi dengan baik,” pungkasnya.*
Fredi
