Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026), menjadi bagian dari rangkaian proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administrasi keuangan tahunan.
Pengalokasian anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Penyusunan RAPBD juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya setiap program dan kegiatan memiliki target keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” demikian disampaikan Wagub dalam rapat paripurna tersebut.
Reny mengatakan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dari sektor pendapatan, Pemprov Sulteng akan mendorong penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan. Belanja daerah akan diarahkan pada program yang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pencapaian target pembangunan, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
Pemprov Sulteng berharap proses pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif, objektif dan transparan, serta diselesaikan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Menurut pemerintah daerah, ketepatan dalam menetapkan prioritas menjadi kunci agar setiap rupiah dalam APBD dapat dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle.
Hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., jajaran anggota DPRD Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.* FRE
