Palu (deadlinews.com) – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
“Saya sangat mendorong Pemprov Sulteng supaya sesegera mungkin membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Sulteng. Ini adalah tawaran yang maju. Pengentasan kemiskinan harus diseriusi dengan tindakan yang konkret,” ujar Syarifudin, Minggu (17/8).
Menurutnya, pembentukan Satgas perlu dilakukan untuk merespons data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng.
BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2025 mencapai 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa. Angka ini turun 0,12 poin persentase dibandingkan September 2024.
Secara rinci, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan turun dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen.
Namun, di perdesaan justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.
“Dengan keluarnya data jumlah penduduk miskin di Sulteng, maka sudah sepatutnya ini direspons secara bijak oleh pemerintah.
Hal ini tentu sangat sinkron dengan sembilan pilar utama pembangunan prioritas Pemerintahan Berani (Bersama Anwar-Reny),” kata Syarifudin.
Ia menyebut sembilan pilar prioritas tersebut meliputi Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Syarifudin juga mengapresiasi kritik masyarakat yang mendorong inisiatif pembentukan Satgas, karena sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Ini momentum untuk berkoordinasi dengan semua pihak agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulteng, Azis, menilai meski jumlah penduduk miskin berkurang, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujarnya, Kamis (14/8).
Berdasarkan data Dinas Sosial Sulteng per Desember 2024, jumlah penduduk miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 1.633.552 jiwa.
Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan data BPS. Kabupaten dengan penerima DTKS terbanyak adalah Parigi Moutong (278.668 jiwa), Donggala (165.007 jiwa), dan Banggai (161.573 jiwa).
Meski angka kemiskinan di Sulteng menunjukkan tren penurunan, BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan (12,93 persen) masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (6,98 persen). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.*
Fredi
