PALU (DEADLINEWS.COM) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berpeluang besar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 yang dijadwalkan diumumkan pada awal tahun 2026.
Hal ini mengemuka pada kegiatan Pembahasan Norma Keuangan (NK) dan Rencana Kebutuhan (RK) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda Tahun 2026 antara Pemprov Sulteng dan BPJS Kesehatan Sulteng yang dilaksanakan di Cafe Foodie and Resto, Rabu siang (26/11).
Program Berani Sehat disebut menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pesat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025.
Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin, menyampaikan apresiasi atas lonjakan peserta JKN tersebut.
Ia menilai keberhasilan Berani Sehat, yang resmi diluncurkan pada peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulteng pada 13 April 2025 telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per November 2025 cakupan kepesertaan aktif JKN di Sulteng telah mencapai 89,16%, melonjak jauh dibandingkan tahun 2024 yang hanya berada pada kisaran 70%.
Angka ini bahkan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Berani Sehat.
Berani Sehat merupakan program unggulan Gubernur Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, yang bertujuan memberikan akses layanan kesehatan gratis dan berkualitas.
Program ini telah terintegrasi dengan skema UHC Prioritas dari BPJS Kesehatan.
Melalui program tersebut, masyarakat cukup menunjukkan KTP Sulawesi Tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.
Baik warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun yang kepesertaannya nonaktif akibat tunggakan iuran tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Semoga kesinambungan UHC Prioritas lewat Berani Sehat tetap terjaga selamanya,” harap Asisten Pemerintahan dan Kesra dalam pertemuan itu.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Sulteng Andi Hajidin, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, Biro Administrasi Pemerintahan, dan jajaran BPJS Kesehatan Sulteng.* FRE
