Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menerima audiensi Plt. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Julianto, di ruang kerjanya pada Kamis (18/9).
Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulteng dan BPKP.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Dalam arahannya, Wagub Reny menyambut baik rencana sinergi tersebut sebagai langkah membangun sistem pengawasan yang profesional, khususnya dalam pelaksanaan program-program Nawa Cita Berani di lingkup perangkat daerah provinsi.
Sebagai lembaga pemberi masukan bagi pemerintah, ia berharap rekomendasi dari BPKP dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mengeksekusi program 9 Berani.
Reny juga menekankan pentingnya peran BPKP untuk tidak ragu memberikan peringatan apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan program.
“Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif ini dan respon dari Pak Gub sendiri sudah welcome (menyambut baik rencana kerjasama dengan BPKP),” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Julianto, menjelaskan bahwa Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi kedua setelah Maluku Utara yang menjalin kolaborasi strategis dengan BPKP guna memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak akan tinggal diam apabila menemukan indikasi penyimpangan.
“(Sistem) akan langsung memperingati jika ada sesuatu yang keliru,” ungkapnya, memastikan efektivitas sistem yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat Plt. Kepala BPKAD Sulteng, Rudi Dewanto, serta Inspektur pada Inspektorat Sulteng, M. Muhlis.*
Fredi
