Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, bersama jajaran Balai Karantina Sulawesi Tengah, menyambut kunjungan kerja Spesifik Komisi IV DPR RI yang meninjau sarana dan prasarana Balai Karantina Palu. Rombongan diterima di aula kantor Balai Karantina, Senin (22/9).
Dalam sambutannya, Wagub menekankan pentingnya peran Balai Karantina sebagai garda terdepan, tidak hanya melindungi sumber daya hayati dari ancaman hama dan penyakit luar, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga gawang (gate keeper) yang memastikan komoditas ekspor unggulan Sulawesi Tengah—seperti durian, kelapa, cengkeh, pala, serta hasil perikanan—memenuhi standar mutu dan keamanan internasional.
“Dengan demikian, daya saing produk Sulawesi Tengah di pasar global akan terus terjaga dan meningkat,” tegas Wagub.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen penuh mendukung serta bersinergi dengan Balai Karantina Palu, termasuk rencana pengembangan menjadi balai karantina terpadu dengan fasilitas yang lebih lengkap.
“InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan membahas dengan Pak Gubernur soal lahan yang cocok untuk membangun kantor balai karantina terpadu tersebut,” ujarnya.
Wagub menambahkan, pembangunan balai karantina terpadu dengan laboratorium berstandar internasional sangat diperlukan agar seluruh proses pemeriksaan terintegrasi dalam satu lokasi.
Hal ini dinilai relevan dengan capaian Sulawesi Tengah yang telah berhasil mengekspor 10.000 ton durian ke pasar mancanegara.
“Ini capaian luar biasa, dan pemerintah akan terus mendukung, baik dari sisi bibit, pupuk, maupun anggaran melalui sinergi provinsi, kabupaten, hingga pusat,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi atas dukungan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Fasilitas kantor yang representatif sangat penting agar pelayanan kepada pelaku usaha dapat berjalan nyaman dan maksimal,” ungkapnya.
Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean, Kepala BKHT Sulteng Ahmad Mansuri Alfian, serta Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng, Nelson Metubun.*
Fredi
