Palu (deadlinews.com) – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025.
Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah tersebut.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan inspeksi ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan resmi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, Reny Lamadjido.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu itu turut dihadiri oleh Wakil Walikota Palu, sejumlah bupati dan wakil bupati, jajaran kementerian teknis, perwakilan BUMN, serta tim sekretariat dan tenaga ahli Komisi V DPR RI.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah.
Ia menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan yang mendesak di daerah.
“Kehadiran Komisi V di sini bukan hanya membawa perhatian, tapi juga harapan. Sulawesi Tengah ini memiliki potensi luar biasa, tapi juga tantangan berat. Jalan nasional kami termasuk terpanjang di Indonesia, namun anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Beberapa ruas, seperti yang mengarah ke wilayah utara berbatasan dengan Gorontalo, sangat membutuhkan penanganan segera,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang belum termanfaatkan secara optimal, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala yang belum beroperasi akibat persoalan sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan.
Di sektor transportasi udara, Anwar mengusulkan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie Palu menjadi bandara internasional atau minimal sebagai pusat logistik untuk kawasan industri.
Hal ini didasari oleh tingginya aktivitas ekspor-impor dan keberadaan lebih dari 30.000 tenaga kerja asing di kawasan industri Morowali.
“Bandara kita sudah layak, dan keberadaan kawasan industri serta aktivitas ekspor menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah pantas punya pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Isu lain yang turut disampaikan adalah persoalan pascabencana 2018.
Anwar menyebut masih ada ratusan keluarga terdampak di Palu, Donggala, dan Sigi yang belum mendapatkan hunian tetap dan masih tinggal di hunian sementara.
Ia menegaskan perlunya dukungan anggaran pusat agar proses relokasi dapat dituntaskan paling lambat tahun 2026.
Anwar juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, terutama dalam perbaikan jalan nasional yang menjadi jalur operasional perusahaan besar.
Ia mencontohkan skema kerja sama dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai model kemitraan yang bisa diadopsi.
“Jika industri ikut andil memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang juga sangat butuh perhatian,” jelasnya.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
“Sulawesi Tengah ini bukan hanya luas secara geografis, tapi juga kaya secara potensi. Baik itu sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan. Kunjungan kami ke sini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai usulan tersebut akan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran, penguatan pengawasan program strategis, serta disinergikan dengan kementerian teknis terkait.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Mengakhiri pertemuan, Anwar Hafid menegaskan harapannya agar Sulawesi Tengah tidak hanya didengar, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam pembangunan nasional.
“Kami adalah provinsi dengan kekayaan alam dan SDM yang besar. Tapi jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, maka potensi itu akan jadi beban. Kami ingin bangkit bersama. Sulteng siap jadi episentrum pertumbuhan di Indonesia Timur,” pungkasnya.*
(dii)
