PALU (DEADLINEWS.COM) – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, memberikan klarifikasi resmi terkait isu keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam keterangannya, Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender secara substansial, sekaligus memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kesiapan individu dalam mengambil peran strategis.
Menanggapi isu minimnya keterwakilan perempuan pada tahap seleksi administrasi, Novalina memaparkan data bahwa dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
“Faktanya, “Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka, Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” ujar Novalina.
Ia menambahkan bahwa panitia seleksi tidak dapat menetapkan persentase keterwakilan tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal masih terbatas.
Lebih lanjut, Novalina menekankan bahwa kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam proses seleksi, mengingat pejabat yang terpilih nantinya akan mengemban tanggung jawab besar dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sebagai perempuan yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur birokrasi provinsi, ia juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam tim pansel. Ia menilai keberadaannya sebagai Ketua Pansel menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran perempuan di posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” pungkasnya.
“Saat ini proses masih berjalan dan masih ada tahapan uji publik. Semua masukan dari masyarakat akan kami himpun sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” tutupnya.* FRE
