Palu (deadlinews.com) – Forum Klarifikasi Publik Berani (FKPB) menilai perbandingan dua video terkait pelayanan rumah sakit di Kota Palu sebagai narasi yang tidak utuh dan berpotensi menggiring opini publik ke arah yang keliru.
Koordinator FKPB, Octhavianus Sondakh, menegaskan bahwa kinerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tidak dapat diukur hanya dari potongan visual sesaat. Ia menekankan pentingnya melihat capaian kebijakan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Program Berani Sehat sudah dimanfaatkan lebih dari 164 ribu warga. Itu indikator nyata bahwa kebijakan berjalan. Jadi tidak bisa disederhanakan hanya dari satu video pelayanan,” tegasnya.
Program Berani Sehat disebut memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memungkinkan warga berobat hanya dengan menggunakan KTP atau NIK, bahkan bagi mereka yang tidak terdaftar atau memiliki kepesertaan BPJS yang tidak aktif. FKPB menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.
“Kalau rumah sakit terlihat padat, itu juga bisa menjadi tanda bahwa akses kesehatan semakin terbuka dan dimanfaatkan masyarakat. Ini harus dilihat sebagai dampak kebijakan,” ujarnya.
FKPB juga menilai bahwa narasi yang membandingkan kondisi pelayanan tersebut dengan layanan di tingkat kota, serta mengaitkannya dengan kepemimpinan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak berdasar.
Menurut FKPB, evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek tata kelola program, transparansi anggaran, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Dalam konteks Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Hadianto Rasyid, FKPB menyebut terdapat sejumlah isu yang juga perlu menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait program Bus Rapid Transit (BRT) yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah oleh KAK Sulteng.
“Ini bukan untuk membandingkan secara emosional, tapi untuk menunjukkan bahwa penilaian kinerja tidak bisa hanya dari tampilan luar. Ada aspek tata kelola dan akuntabilitas yang harus diuji,” jelas Octhavianus.
Selain itu, FKPB turut menyoroti informasi mengenai pembangunan halte bus yang diduga bersumber dari berbagai skema pembiayaan, termasuk dana CSR, pihak swasta, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara transparan guna menghindari potensi kerancuan dalam pertanggungjawaban anggaran.
“Kalau ada percampuran sumber pembiayaan, maka harus dijelaskan secara terbuka. Ini bagian dari akuntabilitas publik,” ujarnya.
FKPB mengingatkan bahwa penilaian yang hanya didasarkan pada tampilan visual semata dapat menyesatkan jika tidak disertai analisis yang menyeluruh.
“Yang harus dilihat bukan hanya tampilan pelayanan, tetapi bagaimana sistem dibangun, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FKPB menegaskan bahwa program Berani Sehat merupakan upaya sistemik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
“Ini bukan soal siapa yang terlihat lebih baik di video, tapi siapa yang menghadirkan kebijakan yang berdampak luas,” katanya.
Di akhir pernyataannya, FKPB mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang parsial.
“Penilaian publik harus berbasis data dan fakta, bukan potongan visual. Kalau ingin adil, lihat keseluruhan kinerja, bukan hanya yang tampak,” pungkasnya.* FRE
