PALU (DEADLINEWS.COM) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis daerah yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1), dan dihadiri langsung oleh Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya kesamaan langkah dan soliditas Forkopimda dalam merespons dinamika dan tantangan daerah yang terus berkembang. Menurutnya, persoalan keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Kami Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili baru selesai melakukan rapat rutin bulanan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda bersama Gubernur Anwar Hafid membahas berbagai agenda mendesak, mulai dari pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipasi, penertiban pertambangan tanpa izin yang berdampak pada kerusakan lingkungan, hingga penguatan upaya pemberantasan peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal, peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anwar Hafid juga mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Sulawesi Tengah. Ia menilai aparat keamanan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, serta memastikan masyarakat tidak dirugikan.
Koordinasi lintas instansi, lanjutnya, akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan seimbang antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua point utama yaitu mengusulkan kepada pusat agar CPM bisa menghibahkan sebagai lahannya kepada masyarakat sekitar kedua juga melakukan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” tuturnya.
Selain isu pertambangan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti upaya pemberantasan narkoba. Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang harus diperangi secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
“Ketua, penanganan narkoba, ini adalah perang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menjelang bulan suci dan Hari Raya Idulfitri, stabilitas ekonomi serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian utama. Forkopimda juga menyepakati penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur untuk menjaga stabilitas daerah, memperkuat rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Ketiga mengantisipasi Lebaran, kita antisipasi harga bahan pokok, perubahan cuaca yang ekstrim, dan rawan bencana,” pungkasnya.* FRE
