PALU (DEADLINEWS.COM) – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur Anwar Hafid memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Pogombo, Senin (1/6/2026), dengan membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ucap Gubernur Anwar Hafid.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pembangunan di Bumi Tadulako.
Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong untuk memperkuat toleransi, menjaga kerukunan sosial, menanamkan karakter Pancasila kepada generasi muda, serta menjadikan keberagaman sebagai modal utama dalam memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan daerah.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya,” imbuh Gubernur Anwar Hafid.
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai universal dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan dan jauh dari konflik.
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tandasnya.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, jajaran Forkopimda, Sekretaris Provinsi Dr. Novalina, M.M, para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pengurus Pramuka, serta sejumlah mitra terkait.* FRE
