Palu (deadlinews.com) – Tiga kabupaten dengan persentase cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80% menyanggupi target menuju UHC Prioritas dalam konteks sinergitas program BPJS Kesehatan dengan program Berani Sehat.
UHC (Universal Health Coverage/Perlindungan Kesehatan Semesta) Prioritas merupakan skema perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulteng, dengan syarat cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari jumlah penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten kota minimal 80%.
Bupati/Pj. Bupati dari Ketiga kabupaten yakni Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong menyatakan siap di hadapan Gubernur Anwar Hafid, dan Wagub dr. Reny Lamadjido, untuk mengejar selisih kebutuhan peserta aktif JKN hingga 25 Maret 2025.
“Berkah Ramadhan pada hari ini kita sepakat Berani Sehat terwujud dan kita deklarasi UHC prioritas tanggal 13 April 2025,” ucap Anwar menyambut komitmen ketiga bupati.
Kesehatan menurut Anwar adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin guna mengurangi beban kehidupan rakyat melalui tersedianya jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat.
“Kalau kita tidak bisa menangani ini maka menjadi dosa pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit sendiri di rumah,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Sofyney, menampilkan simulasi cost sharing (pembagian anggaran) antara provinsi dan 3 kabupaten untuk memenuhi persyaratan beserta data terpilah potensi peserta nonaktif untuk diaktifkan kembali.
Berdasarkan data, Donggala harus mengaktifkan kurang lebih 16.741 peserta, lalu Sigi 21.701 dan Parigi Moutong 9800.
Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat segera menyepakati besaran cost sharing dan segmen peserta nonaktif mana saja yang prioritas untuk diaktifkan hingga batas waktu 25 Maret 2025.
Selain itu BPJS kesehatan juga telah mengkalkulasi potensi pertumbuhan peserta baru yang akan ditanggung provinsi per bulan, sebagai salah satu ketentuan program UHC Prioritas.
Dengan mekanisme ini maka kabupaten/kota tidak pusing lagi jika terjadi penambahan peserta baru karena akan ditanggung provinsi kewajiban pembayaran iuran.
Menguatkan hal-hal yang disampaikan, Wagub Reny Lamadjido menyarankan supaya Pemkab Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong berjuang keras merebut kuota peserta JKN segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN.
Caranya cukup dengan melengkapi data calon peserta PBI dan mengirimnya lewat aplikasi SIKS-NG Kemensos.
“Rebut PBI sebanyak mungkin untuk mengurangi beban APBD,” usulnya.
Dengan UHC Prioritas sebagai pintu masuk Berani Sehat maka dipastikan masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas.
Hanya membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulteng langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis.*
(dii)
