Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan hutan.
Demikian ia sampaikan dalam diskusi bersama Komisi IV DPR RI di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulawesi Tengah, Senin (22/9).
“Lebih dari 66% wilayah Sulawesi Tengah adalah kawasan hutan dengan beragam fungsi mulai dari konservasi, lindung hingga hutan produksi,” ucapnya saat membacakan sambutan gubernur.
Dalam forum tersebut, Wagub menekankan empat hal yang perlu menjadi kesepakatan bersama, yakni: percepatan akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH); pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan; peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah; serta pemberdayaan masyarakat adat maupun lokal.
“Diskusi kita hari ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan hasil nyata bagi pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik dan berkeadilan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Kunjungan Kerja, Abdul Kharis Almasyhari, juga menekankan perlunya pengelolaan kawasan hutan Sulawesi Tengah secara adil dan berkesinambungan.
Ia menyoroti pentingnya komitmen para pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH), serta memberdayakan masyarakat.
“Potensinya besar tapi realitasnya belum memberikan kesejahteraan yang berdampak,” ujarnya sambil mengisyaratkan perlunya perbaikan tata kelola.
Diskusi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, bersama para Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan lingkup Sulawesi Tengah.*
Fredi
