Jakarta (deadlinews.com) – Usai dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Monas pada 20 Februari 2025 kemarin, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid dan ratusan kepala daerah terpilih lainnya akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Seluruh kepala daerah yang telah dilantik dijadwalkan tiba di Akmil Magelang kegiatan retret di Magelang, Jumat (21/02).
Retret sendiri merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menyepi, merenung, serta memulihkan diri dari kesibukan sehari-hari yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, dengan berbagai tujuan, antara lain: memperdalam spiritualitas, menenangkan diri, mengenali potensi diri, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan.
Selain dalam konteks keagamaan, retret juga dapat digunakan untuk pendampingan kaum muda, perencanaan strategis organisasi, hingga penyelarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya, retret serupa juga dilaksanakan bagi Kabinet Merah Putih pada 24-27 Oktober 2024 silam. Retret tersebut digelar di Akmil Magelang dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran kabinet.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, yang turut serta mengikuti kegiatan retret ini, akan melepas sementara pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai gubernur.
Dengan demikian, selama Anwar Hafid mengikuti retret, Wakil Gubernur Reny Lamadjido secara otomatis menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) pemerintahan, dibantu oleh Sekretaris Daerah Novalina, serta jajaran pejabat lainnya.
“Sejak saya mengikuti retret di Magelang, maka secara otomatis Ibu Wagub yang menjalankan pelaksana harian pemerintahan,” ujar Gubernur Anwar Hafid melalui pesan WhatsApp kepada media, Jumat (21/02).
Kegiatan retret bagi para kepala daerah ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Dalam kegiatan ini, para kepala daerah mengikuti berbagai agenda yang mencakup sesi pengarahan dari Presiden dan Wakil Presiden, serta materi pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.*
(dii)
