Palu (deadlinews.com) – Pemerintah tengah menggencarkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras 10 kilogram untuk menekan lonjakan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten/kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga pada pekan keempat Agustus 2025 meningkat dibanding pekan sebelumnya yang tercatat di 200 wilayah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan pemerintah akan lebih aktif melakukan intervensi pasar guna meredam gejolak harga.
“Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kilogram,” kata Tito di Jakarta, Rabu (3/9), mengutip RRI.
Langkah ini juga ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
“Salah satunya tadi disampaikan 214 kabupaten dan kota akan diintervensi Bulog secara spesifik,” ujar Arief di Kantor Perum Bulog, Selasa (2/9).
Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram diharapkan mampu menekan harga di pasaran, sekaligus memastikan distribusi pangan tetap aman meski dalam beberapa hari terakhir terjadi aksi demonstrasi di sejumlah daerah.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut operasi pasar murah telah dilakukan di lebih dari 4.000 titik. Rata-rata harian penyaluran mencapai 6.000–7.000 ton dan akan ditingkatkan di daerah dengan lonjakan harga tertinggi.
Setiap kecamatan di 214 wilayah tersebut mendapat alokasi sekitar 7 ton beras untuk diteruskan ke desa-desa.
“Misalnya di Kapuas Hulu, harganya sempat tinggi. Teman-teman Bulog sudah melaksanakan operasi khusus bersama bupati setempat,” kata Ahmad.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing sebanyak 20 kilogram.
Arief memastikan distribusi bantuan tersebut sudah hampir rampung, dengan capaian 98%.
Menurut analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, intervensi pasar yang dilakukan pemerintah merupakan langkah taktis untuk mencegah kerawanan pangan.
“Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu,” ungkap Jimmy.
Meski efektif dalam jangka pendek, Jimmy menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas harga beras dalam jangka panjang.
Ia menyarankan pemerintah mendorong produksi di tingkat petani melalui kebijakan pro-petani seperti penyediaan bibit dan pupuk, serta memperkuat distribusi yang merata.
Selain itu, mitigasi bencana dan pengendalian penuh atas rantai pasok beras dinilai penting agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dengan mengombinasikan intervensi jangka pendek dan perbaikan fundamental pada produksi dan distribusi, stabilitas harga beras diharapkan dapat berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.”
Fredi
