Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah strategis di sektor energi dan pertambangan melalui rapat koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Rapat berlangsung di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/7/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat teknis terkait.
Turut mendampingi dalam rapat tersebut Kepala Dinas ESDM, Ajen Kris, SE, MM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro, SH, MH.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ESDM.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menyoroti peran strategis Dinas ESDM dalam mendukung salah satu program prioritas provinsi, yakni “BERANI Menyala”—program yang merupakan bagian dari Nawacita BERANI dalam visi pembangunan Sulawesi Tengah hingga tahun 2029.
Program ini menargetkan perluasan akses listrik ke desa-desa yang belum teraliri, dengan dukungan dan sinergi bersama PT PLN.
“Program ‘BERANI Menyala’ adalah program wajib lima tahun ke depan. Kita harus genjot bersama-sama, agar seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil, bisa menikmati listrik,” tegas Gubernur.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
Satgas ini akan bertugas menangani konflik dan isu-isu strategis di sektor pertambangan serta lingkungan hidup yang menjadi perhatian publik.
Selain itu, ia menyoroti persoalan penambangan tanpa izin (PETI) yang dinilainya sebagai tantangan serius dalam tata kelola pertambangan.
Ia menginstruksikan Dinas ESDM untuk segera menyusun pedoman penyelesaian kasus PETI, termasuk merumuskan pendekatan legalisasi yang berpihak pada rakyat.
“Salah satu solusi yang kita dorong adalah kemitraan antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih. Ini menjadi jalan legal yang terstruktur dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Gubernur meminta agar Dinas ESDM meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Inspektur Tambang, instansi tata ruang, serta Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR), guna memastikan program pertambangan dan energi berjalan secara terpadu dan harmonis.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tidak bekerja secara sektoral. Menurutnya, pembangunan hanya akan berhasil jika dilaksanakan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Jangan ada OPD yang jalan sendiri-sendiri. Kita harus kerja tim, karena percepatan pembangunan membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan ego sektoral,” pungkasnya.*
Fredi
