Palu (deadlinews.com) – Polemik penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Sulawesi Tengah semakin meluas.
Sejumlah spanduk berisi protes keras bermunculan di beberapa sudut Kota Palu, mencerminkan ketidakpuasan insan olahraga terhadap agenda yang dinilai sarat kepentingan untuk meloloskan calon tunggal.
Spanduk-spanduk penolakan tersebut dipasang oleh orang yang tidak dikenal di titik-titik strategis seperti Lapangan Vatulemo, Jl. Moh. Hatta, Jalan Diponegoro, hingga sekitar Hotel Sutan Raja yang direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan Musorprov pada 21–23 Maret 2025.
“Kami Insan Olahraga Sulteng MENOLAK KERAS Musorprov KONI Sulteng, demi prestasi lawan ambisi kotor,” demikian narasi yang tertulis dalam spanduk tersebut.
Sebelumnya, penolakan terhadap Musorprov KONI Sulteng dilayangkan oleh 21 pengurus cabang olahraga (cabor) dan empat KONI kabupaten yang menilai Musorprov dipaksakan tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.
Ketua Pengprov Akuatik Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate, menegaskan bahwa pelaksanaan Musorprov harus sesuai dengan regulasi, termasuk Permenpora serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Musorprov ini terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Kami ingin proses ini berjalan sesuai aturan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di Palu, Selasa (18/3) malam.
Ia juga menyoroti kejanggalan percepatan jadwal Musorprov yang terjadi setelah salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng, Hj. Arnila Muhammad Ali, dinyatakan lolos seleksi berkas.
Arnila diketahui sedang mempersiapkan ibadah umroh di bulan Ramadan, sehingga percepatan Musorprov dinilai sebagai upaya untuk menghalangi keterlibatannya.
Satu suara dengan Hidayat, Sekretaris Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulteng, Ashar Yahya, menuding adanya skenario tersembunyi untuk memuluskan calon tunggal melalui proses yang tidak adil.
Menurutnya, Musorprov yang terkesan sarat manipulasi berisiko memecah belah dunia olahraga di Sulawesi Tengah.
“Kalau tiba-tiba jadwal dimajukan, seolah ada upaya menggugurkan calon lain. Ini bukan musyawarah, tapi perebutan kekuasaan dengan cara tidak fair,” tegas Ashar.
Ashar menambahkan bahwa jika Musorprov tetap dipaksakan, ia siap melakukan protes terbuka.
Ia juga meminta agar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut turun tangan menengahi konflik ini demi menjaga prinsip keadilan.
Di tengah gelombang protes yang semakin besar, pemerintah daerah dikabarkan telah mengajukan usulan kepada pihak kepolisian untuk mempertimbangkan penundaan Musorprov.
Namun, hingga kini belum ada respons resmi dari panitia penyelenggara maupun pihak keamanan.
Dengan situasi yang memanas dan perhatian publik yang semakin tertuju pada agenda ini, keputusan akhir terkait pelaksanaan Musorprov akan menjadi penentu bagi masa depan olahraga di Sulawesi Tengah. *
(dii)
