PALU (DEADLINEWS.COM) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD GAPENSI Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Senin (9/2).
Rakerda mengangkat tema “Kolaborasi Mewujudkan Program Berani Sulteng untuk Infrastruktur yang Berkelanjutan” sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan asosiasi jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan GAPENSI dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah, khususnya terkait pembiayaan sektor infrastruktur. Ia menyebut postur APBD Sulawesi Tengah masih terbatas dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pembangunan.
“Bukan hanya ratusan miliar, kebutuhan infrastruktur kita mencapai triliunan rupiah. Karena itu, kami terus berupaya mendorong dukungan dari APBN, sebab sebagian besar anggaran belanja kini berada di kementerian,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berkomitmen menjalankan program-program pro rakyat melalui sembilan program unggulan 9 Berani, khususnya Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Program Berani Cerdas, lanjutnya, telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 23 ribu mahasiswa Sulawesi Tengah, termasuk mahasiswa kedokteran yang memiliki biaya pendidikan tinggi. Sementara itu, program Berani Sehat memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa penolakan, meski tidak memiliki BPJS aktif.
“Sudah lebih dari 135 ribu pasien kita layani melalui Berani Sehat. Bahkan ratusan pasien kanker yang sebelumnya tidak tertangani kini bisa mendapatkan pengobatan hingga sembuh,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa program-program pro rakyat tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran, sembari tetap mendorong pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Sementara itu, Ketua BPD GAPENSI Sulawesi Tengah, Hj. Salmah Rahman, menyatakan Rakerda menjadi momentum strategis bagi organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika regulasi jasa konstruksi serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Sulteng Nambaso.* FRE
