Palu (deadlinews.com) – Gejolak harga beras di Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido.
Ia menegaskan komitmennya untuk menangani inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan yang digelar di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis sore (7/8), Wagub Reny menyampaikan bahwa beras telah menjadi salah satu pemicu utama inflasi di wilayah tersebut, selain komoditas lain seperti cabai, tomat, dan ikan.
“Saya tidak pernah tawar-menawar kalau inflasi karena dampaknya langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Wagub menjelaskan, lonjakan harga beras dipicu oleh fenomena “migrasi” komoditas dari Sulteng ke daerah tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara, yang menawarkan harga lebih tinggi kepada produsen lokal.
Ironisnya, situasi ini terjadi di tengah musim panen, yang semestinya menjadi masa stabil bagi pasokan pangan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali, di mana daerah yang dikenal sebagai lumbung beras justru mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Forkopimda dan seluruh perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi beras.
“Kalau tidak bisa kita tertibkan, kasihan masyarakat kita yang mau beli beras,” imbuhnya, seraya menegaskan bahwa kebutuhan lokal harus menjadi prioritas utama.
Sebagai langkah konkret, Wagub Reny menginstruksikan percepatan distribusi beras serta penyelenggaraan pasar murah secara lebih masif untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Ia juga meminta Bulog agar mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama untuk kebutuhan pasar murah.
“Tolong SPHP cepat didistribusikan,” harapnya, sebagai upaya untuk menormalkan harga beras di pasar lokal.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan pentingnya peran offtaker atau pembeli utama yang mampu menyerap hasil produksi beras petani lokal dengan harga yang bersaing.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi aliran beras keluar daerah dan menjaga stabilitas pasokan dalam provinsi.*
Fredi
