Palu (deadlinews.com) – Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah menjadi forum strategis dalam membahas isu pembangunan daerah, khususnya kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang digelar di Sriti Convention Hall, Palu, Minggu (24/8), dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” ujar Anwar.
Ia menyebutkan bahwa PAD Sulawesi Tengah masih relatif kecil dibandingkan potensi yang ada. Dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, Anwar menilai masih terdapat peluang tambahan sedikitnya Rp2 triliun bila tata kelola pertambangan dapat dibenahi.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang yang membuat daerah sulit memperoleh manfaat optimal.
Menurutnya, banyak izin usaha pertambangan dikuasai perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah pusat kini tengah mendorong hilirisasi pertambangan agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar daerah.
Bahlil juga menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, dengan Golkar sebagai garda terdepan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab minimnya PAD Sulteng adalah perbedaan mekanisme izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Izin dari ESDM dinilai memberikan setoran optimal, sedangkan izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.
Selain membahas soal pertambangan, Musda Golkar ke-11 juga menjadi ajang konsolidasi politik. Anwar Hafid yang hadir mengenakan jas kuning menyampaikan optimismenya terhadap peran Partai Golkar di Sulawesi Tengah, yang diibaratkannya sebagai pohon beringin kokoh, tempat banyak pihak bernaung.
Sementara itu, Bahlil memuji soliditas Partai Golkar di Sulteng dan mengingatkan sejarah partai yang lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, Golkar akan terus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, khususnya di bidang energi dan pangan.
Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, sejumlah anggota DPR RI asal Sulteng, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten. Forum ini diharapkan dapat melahirkan keputusan penting yang memperkuat konsolidasi internal Golkar sekaligus memberi dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah.*
Fredi
