Palu (deadlinews.com) – Dalam menjalankan pemerintahan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang baru, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido perlu merumuskan gagasan/strategi jitu dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Selain strategi dari internal sendiri, Anwar – Reny juga dapat mengadopsi strategi yang dipakai oleh pemerintahan pendahulu ataupun dari program pemerintahan daerah lain.
Salah satu gagasan yang muncul yakni dari Husin Alwi, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat dan juga mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke-14, Rusdy Mastura, bidang pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Sebagai penerima Pin Emas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kontribusinya dalam Program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu di era Wali Kota Rusdy Mastura, Husin menyebut pentingnya komitmen dan konsistensi dalam kepemimpinan, termasuk dalam organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keselarasan pada pro poor policy, pro poor budgeting dan pro poor programing akan menjadi salah satu indikator utama dalam pengarusutamaan percepatan Penanggulangan kemiskinan hari ini,” ujar Husin.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen dan konsistensi sangat diperlukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesalahan dalam pendataan, seperti inclusion error (penerima yang tidak berhak mendapatkan bantuan) dan exclusion error (masyarakat yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan).
“Hal ini harus menjadi prioritas utama, maka taat pada pemutahiran data kemiskinan daerah menjadi hal yang paling dibutuhkan termasuk detil pada analisa dimensi kemiskinan daerah,” ia menyarankan.
Program Revolusioner Dibutuhkan
Menurut Husin, intervensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus bersifat revolusioner dengan pendekatan direct attack poverty.
“Tapi kalau masih bersifat rembesan, maka mustahil tingkat kemiskinan Sulteng akan turun signifikan di bawah 10% ke depannya,” terang Husin.
Husin mencontohkan keberhasilan program Palu Zero Poverty tahun 2015 yang menurunkan tingkat kemiskinan hingga 7,24% melalui pendekatan Padat Karya dan PDPM. Ia menilai bahwa program serupa perlu diadopsi dalam periode pemerintahan saat ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
Ia juga menyarankan agar dilakukan review terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan visi, misi, dan program unggulan pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.
“Di antaranya melakukan penguatan TKPKD dan secepatnya melakukan review terhadap RPKD sesuai visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Berani,” ungkapnya.
Tiga Fokus Utama dalam Penanggulangan Kemiskinan
Husin menjelaskan bahwa pengarusutamaan RPKD yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan, terkhusus pada kemiskinan ekstrem akan menjadikan seluruh perencanaan, intervensi program dan targeting percepatan penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, terukur dan berkelanjutan.
Husin menekankan bahwa agar program penanggulangan kemiskinan ekstrem berjalan efektif, pemerintah perlu fokus pada tiga aspek utama, yaitu:
- Kurangi beban masyarakat.
- Naikkan pendapatan masyarakat.
- Fokus pada kantong-kantong kemiskinan.
Ia kembali mengingatkan agar pemerintahan Anwar – Reny menghindari program berbasis rembesan dan lebih memilih pendekatan yang langsung menyasar akar permasalahan kemiskinan.
Dua Program Prioritas Gubernur Anwar Hafid
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan dua program prioritas yang akan segera dijalankan guna mengurangi beban masyarakat Sulawesi Tengah.
- Program Berani Cerdas
Mulai tahun ajaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Mulai tahun ajaran 2025 ini, anak anak Sulteng yang akan masuk kuliah diberikan beasiswa dari Pemprov Sulteng,” kata Anwar.
- Program Berani Sehat
Masyarakat Sulawesi Tengah akan mendapatkan layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP.
Kenapa RSUD Undata dan Madani? Karena Pemerintahan Gubernur Berani ingin menjadikan Rumah Sakit Madani dan RSUD undata sebagai percontohan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis KTP.
“Beban rakyat kita adalah ketika hendak menyekolahkan anak-anaknya. Karena tanahnya pun bisa melayang demi melanjutkan pendidikan anak-anaknya, sehingga kalau hal itu terjadi maka masyarakat kembali miskin,” ucap Anwar.
Olehnya, kata Anwar, cara mengurangi beban masyarakat adalah dengan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan gratis. *
(dii)
