Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/25).
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya ketelitian OPD dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Ia meminta setiap OPD segera mengevaluasi kegiatan, khususnya paket pekerjaan yang berpotensi tidak terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur.
Anwar turut menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan, mulai tahun 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen. Karena itu, OPD diwajibkan lebih kreatif dalam membuka akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan peningkatan pajak air permukaan. Ia menegaskan, pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan juga seluruh OPD.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar mengisahkan pengalamannya saat masih menjabat di daerah pada 2005, ketika dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus. Ia turut mengoordinasikan proyek pembangunan dan menertibkan kawasan pesisir danau yang sebelumnya tidak tersentuh puluhan tahun.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Ke depan, Gubernur menekankan pentingnya digitalisasi serta sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Anwar Hafid. *
Fredi
