Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menerima audiensi dari Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI untuk membahas penanganan Status Siaga Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Donggala. Pertemuan digelar di ruang kerja Wakil Gubernur pada Jumat (12/9).
Dalam paparannya, perwakilan Direktorat Penyakit Menular Kemenkes RI, Ze Eza Yulia Pearlovie, menyampaikan bahwa lonjakan kasus malaria di Kabupaten Donggala harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Status KLB Malaria tidak bisa dianggap remeh. Terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan di tahun 2025,” tegas Eza Yulia di hadapan Wakil Gubernur.
Ia memaparkan, berdasarkan data, Kabupaten Donggala sebelumnya masuk kategori eliminasi malaria pada tahun 2024.
Namun, sejak awal 2025 jumlah kasus meningkat hingga 75 persen, dengan kasus tertinggi tercatat di Puskesmas Labuan, Kecamatan Labuan yang mencapai 126 kasus.
Eza menjelaskan, salah satu faktor pemicu tingginya kasus tersebut adalah lahan bekas tambang yang menimbulkan genangan air dan menjadi sarang berkembangbiaknya jentik nyamuk malaria.
Ia menekankan pentingnya penanganan bersama oleh pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan pihak terkait lainnya.
“Kami mendorong segera dilakukan pendeteksian dini dengan menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test Malaria) agar penyebaran dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan akan mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera mengantisipasi lonjakan kasus malaria.
Wagub juga akan mengeluarkan surat edaran Gubernur kepada seluruh kabupaten/kota agar melakukan langkah pencegahan dan pengendalian agar penyebaran kasus tidak meluas ke daerah lain.
Lebih lanjut, Wagub bersama Dinas Kesehatan Provinsi akan menggelar pertemuan daring (zoom meeting) dengan puskesmas dan pihak terkait di Kabupaten Donggala untuk memperkuat koordinasi serta menyosialisasikan bahaya malaria kepada masyarakat yang dapat mengakibatkan kematian.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani; Kabid Rehab dan Rekon BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arif Budiman; serta perwakilan dari BPKAD, Dinas PMD, dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.*
Fredi
