Buol (deadlinews.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokoyurli, Kabupaten Buol, resmi menerapkan Program Berani Sehat yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digagas oleh Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, dan secara resmi diluncurkan pada 13 April 2025.
Inovasi ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh warga Sulawesi Tengah, khususnya mereka yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
RSUD Mokoyurli kini menyediakan layanan berbasis digital melalui Aplikasi Sehati.
Dengan sistem ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP tanpa perlu terlebih dahulu mengurus kepesertaan BPJS.
“Kami telah membuka layanan berbasis Aplikasi Sehati yang memudahkan masyarakat. Jika sebelumnya pasien harus mendatangi Dinas Sosial untuk mengurus BPJS, sekarang cukup menunjukkan KTP kepada petugas kami,” terang Direktur RSUD Mokoyurli Buol, dr. Hj. Mariati A. Ismail, Kamis (24/4).
Namun demikian, untuk pasien rawat jalan tetap diwajibkan membawa surat rujukan dari Puskesmas.
Sementara itu, pasien rawat inap dapat langsung dilayani dengan ketentuan bersedia dirawat di kelas 3.
Adapun pasien dalam kondisi gawat darurat tetap akan ditangani langsung di Unit Gawat Darurat (UGD).
Program ini berlaku untuk seluruh penduduk yang memiliki KTP Sulawesi Tengah, tanpa memandang asal kabupaten/kota.
Sementara itu, peserta aktif BPJS tetap akan dilayani sesuai jalur reguler BPJS.
Dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Sehati, Wagub Sulteng, dr. Reny, menekankan bahwa Program Berani Sehat uga mencakup aktivasi otomatis bagi kartu BPJS yang sebelumnya nonaktif, tanpa perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu.
“Ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,” kata dr. Mariati.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Sulteng dan para Bupati menegaskan bahwa program Berani Sehat bukanlah sekadar kebijakan populis, melainkan bentuk tanggung jawab pemimpin dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak asasi rakyat. Jika kita tidak menanganinya, maka akan menjadi beban moral dan tanggung jawab bagi pemimpin,” tegas Anwar Hafid, dilansir dari laman resmi Pemprov Sulawesi Tengah, sultengprov.go.id.*
(dii)
