Palu (deadlinews.com) – Sekretaris Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Naim, kembali melontarkan kritik terhadap program Bus Rapid Transit (BRT) atau Bus Trans Palu.
Ia menilai, program tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan daerah.
Menurut Naim, sejak tahun 2024 Pemerintah Kota Palu telah mengalokasikan anggaran APBD dalam jumlah besar untuk mendukung program Bus Trans Palu.
Namun, menurutnya, anggaran tersebut tidak memberikan manfaat yang sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.
“Ketika pemborosan anggaran terjadi, disitulah pajak menghantui,” ujar Naim.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa, sebagai agen kontrol sosial, harus cermat dalam mengamati kebijakan dan program pemerintah, termasuk dalam hal ini program transportasi publik.
“Sebagai insan akademisi, maka kami selaku mahasiswa menolak keras apatis dan skeptis terhadap program ini, serta mencegat terkait rencana ingin kebiri akal sehat maupun nalar kritis kami,” tegasnya.
Naim menyebut, program Bus Trans Palu bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga mengarah pada penyesatan publik yang diduga memiliki muatan kepentingan tertentu.
Berdasarkan data yang dikantonginya, anggaran untuk Bus Trans Palu telah dicantumkan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan biaya operasional bulanan mencapai Rp1,8 miliar.
Total anggaran yang telah dikucurkan disebut telah menyentuh angka puluhan miliar rupiah.
“Awalnya peminat Bus Trans Palu ramai karena (gratis), namun secara signifikan menurun dan ending-nya sepi laksana kuburan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palu juga sempat mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan Bus Trans Palu minimal dua kali dalam seminggu.
Kebijakan ini diambil untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di kota.
Namun, Naim menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan.
“Saya pikir ini bukan solusi yang konkret, karena pemborosan anggaran konsisten mencaci-maki sementara kursi megah bus kurang diduduki,” imbuhnya.
Ia pun menyatakan adanya indikasi kepentingan politik dan kelompok tertentu di balik berjalannya program ini.
“Saya sebagai mahasiswa memfilsafati serta mengindikasikan menjadi satu klimaks kesimpulan bahwasanya ada kepentingan aliansi di balik program ini. Bagaimana mungkin, dengan anggaran operasional bulanan Rp1,8 miliar disandingkan dengan hasil keringat Bus Trans Palu sebesar Rp100–400 juta, tetapi program ini terus menerus dilakukan? Pun demikian, menafsirkan ke dalam pikiranku program ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik,” ungkapnya.
Program Bus Trans Palu sendiri diresmikan pada 21 September 2024, hanya dua bulan menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Palu pada 27 November 2024.
“Artinya, program BRT Bus Trans Palu ini tidak benar-benar siap, melainkan sebatas tipu daya untuk kepentingan sepihak,” pungkas Naim.*
Fredi
