PALU (DEADLINEWS.COM) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan Program BERANI Sehat sebagai langkah responsif untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga berstatus Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan berpihak kepada masyarakat.
Reny Lamadjido menjelaskan bahwa melalui Program BERANI Sehat, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan medis tanpa biaya meskipun mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.
“Kalo sama sekali tidak punya JKN langsung kita masukkan di Berani Sehat. Jadi Berani Sehat ini sudah mengantisipasi kalo dinonaktifkan oleh pusat penerima bantuan iuran (PBI) kita sudah antisipasi dari awal sejak tahun lalu,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, Rabu (11/2).
Berdasarkan data terbaru melalui SK 3 HUK Tahun 2026, jumlah peserta PBIJK nonaktif di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah mencapai 111.190 jiwa. Situasi tersebut, menurut pemerintah daerah, tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap mengakses layanan kesehatan.
Kabupaten Parigi Moutong mencatat jumlah peserta nonaktif tertinggi sebanyak 18.584 jiwa, diikuti Kabupaten Poso 16.366 jiwa dan Kabupaten Toli-Toli 11.403 jiwa. Selanjutnya Kabupaten Banggai sebanyak 11.111 jiwa, Donggala 9.241 jiwa, serta Buol 8.117 jiwa.
Data berikutnya menunjukkan Kabupaten Sigi sebanyak 7.774 jiwa, Morowali Utara 6.184 jiwa, Kota Palu 5.705 jiwa, Morowali 5.397 jiwa, Banggai Kepulauan 4.898 jiwa, Tojo Una-Una 3.620 jiwa, dan Banggai Laut 2.790 jiwa.
Reny menekankan bahwa Program BERANI Sehat dirancang untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat meskipun menghadapi hambatan administratif. Program tersebut sekaligus mencerminkan komitmen kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif.
“Alhamdulillah, kami sudah antisipasi itu semua. Jadi kalau di data ini ada sekitar 111 ribu masyarakat yang dinonaktifkan, maka saat itu juga ia akan langsung dilayani dengan Berani Sehat,” katanya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menuturkan bahwa Program BERANI Sehat disusun untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyakit berat dengan biaya tinggi.
Menurut Anwar, masih terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap penyakit yang belum sepenuhnya terjangkau pembiayaannya melalui BPJS Kesehatan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan kepastian layanan kesehatan yang lebih menyeluruh.
“Masyarakat tidak perlu takut, apapun itu, cuci darah, penyakit jantung atau keanggotaan BPJS yang terputus, semua bisa selesai dengan Berani Sehat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi terus melakukan pemutakhiran serta sinkronisasi data kepesertaan JKN dan PBIJK bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan bantuan iuran tepat sasaran serta peningkatan kualitas layanan.
Melalui implementasi Program BERANI Sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan jumlah peserta PBIJK nonaktif sekaligus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut.
“Berani Sehat adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan daerah,” tandas Anwar.* FRE
