Palu (deadlinews.com) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025, Selasa (8/7), di Hotel Best Western Plus Coco Palu.
Rakorda ini menjadi forum strategis lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Rakorda.
“Bangga Kencana bukan sekadar program, tetapi motor penggerak kemajuan daerah. Kita patut bersyukur karena sejumlah indikator pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren menggembirakan,” ujarnya.
Berdasarkan data BKKBN, pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
Angka Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,26 anak per perempuan—hampir mendekati angka pengganti.
Sementara itu, tingkat penggunaan kontrasepsi modern meningkat menjadi 58,9 %, di mana 34,5 % di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Meski demikian, Wakil Gubernur menggarisbawahi bahwa tantangan masih ada. Sebanyak 13,8 persen pasangan usia subur di wilayah ini belum mendapatkan layanan KB yang memadai.
Untuk itu, perluasan akses serta peningkatan kualitas layanan, khususnya melalui posyandu dan penyuluhan langsung, dinilai menjadi langkah krusial.
Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24) mencatat total 789.377 keluarga di Sulawesi Tengah, dengan 431.185 di antaranya merupakan pasangan usia subur.
Namun, kasus pernikahan usia dini masih tercatat sebesar 0,73 %—angka yang dinilai mengkhawatirkan karena berkorelasi langsung dengan risiko stunting dan permasalahan kesehatan reproduksi.
Wakil Gubernur juga menyoroti isu stunting yang masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah.
Meskipun prevalensinya menunjukkan penurunan, yakni dari 28,2 % pada 2022 menjadi 26,1 % pada 2024, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang telah mencapai 19,8 %.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam menurunkan angka stunting dan membangun kualitas keluarga di Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.
Rakorda ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya.*
(dii)
