Akademisi Hingga Legislator Apresiasi Anwar Hafid Usai Soroti Ketimpangan DBH di DPR

Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Menurutnya, Sulawesi Tengah hanya menerima Rp200 miliar per tahun, meskipun kontribusi sektor pertambangan dari daerah ini mencapai Rp570 triliun secara nasional.

Keluhan tersebut, yang juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan anggota legislatif daerah.

“Penegasan Gubernur tentang DBH patut diapresiasi, sebab kebijakan tentang DBH saat ini tidak adil,” ujar Prof. Dr. Slamet Riyadi Cante, M.Si., pengamat kebijakan publik dan politik dari Universitas Tadulako, melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Rabu (30/4/2025).

Ia menambahkan, Komisi II DPR RI perlu memberikan tekanan kepada pemerintah pusat agar usulan Anwar Hafid dapat direalisasikan.

Slamet juga menyoroti dampak ekologis dari aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana seperti banjir.

Senada dengan itu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, turut menyuarakan ketidakadilan dalam skema pembagian DBH.

“Sungguh sangat menyedihkan DBH yang kita terima hanya Rp200 miliar dari Rp570 triliun hasil pajak industri smelter yang ada di Sulteng,” tegas politisi PKB asal Daerah Pemilihan Morowali Utara dan Morowali tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa DBH yang diterima bahkan tidak mencukupi untuk menanggulangi kerusakan ekologis dan dampak sosial akibat kegiatan pertambangan.

Karena itu menurutnya, perlu ada perubahan regulasi yang memberikan wewenang lebih luas kepada gubernur dan pemerintah daerah dalam pengawasan serta pengelolaan sektor pertambangan.

Apresiasi serupa disampaikan oleh anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PDIP, Idrus Haddado.

“Kita perlu mendukung dan mengapresiasi perjuangan Gubernur Anwar Hafid untuk meningkatkan pendapan asli daerah (PAD) dari Sektor pertambangan,” ujarnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Palu, Rabu siang (30/4).*

(dii)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *