Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mencetuskan dua terobosan penting di sektor pertanian dalam rapat pemantapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yang digelar di Kantor Bappeda, Jumat (2/5).
Dua gagasan strategis tersebut meliputi pembentukan Brigade Pertanian dan rencana subsidi terhadap pupuk non-subsidi yang akan diakomodasi dalam dokumen RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anwar Hafid menjelaskan, pembentukan Brigade Pertanian bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Selama ini, pendistribusian alsintan ke kelompok tani dinilai belum merata dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu.
Dengan adanya brigade ini, pemanfaatan alsintan akan lebih profesional, adil, dan terorganisasi.
Alih-alih sekadar dibagikan ke kelompok tani yang justru hanya menguntungkan kelompoknya, alsintan mesti dikelola secara adil dan profesional.
Karenanya, tugas brigade ini ibarat task force keliling yang siap siaga membantu petani mengolah sawah mereka dengan mekanisasi pertanian.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas hingga mencapai target 6 ton per hektar, Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya ketersediaan pupuk sebagai penunjang utama.
Untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk subsidi, ia mengusulkan agar pupuk non-subsidi juga mendapatkan subsidi harga, sehingga dapat dibeli petani dengan harga yang setara dengan pupuk subsidi di pasaran.
Dengan demikian, kendala pasokan pupuk yang kerap dikeluhkan petani saat tiba musim tanam dapat teratasi.
Langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari pemantapan RPJMD yang sedang difinalisasi Bapedda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rancangan RPJMD ini akan segera dibahas dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah guna mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Lebih lanjut Anwar menekankan bahwa RPJMD menjadi rujukan utama perangkat daerah dalam mem-breakdown program-program unggulan BERANI yang berfokus pada 3 aspek yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
“Kalau dua beban terberat ini sudah diangkat (pendidikan dan kesehatan) tinggal kita keroyok kesejahteraannya. Bagaimana orang sejahtera maka harus ada listrik, harus ada signal, harus ada jalan, harus ada pekerjaan,” tegasnya untuk mewujudkan Sulteng Nambaso (besar) lewat implementasi 9 program BERANI.*
(dii)
