Palu (deadlinews.com) – Gubernur dan Wakil Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (8/3).
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi acuan nyata dalam pembangunan daerah dan tidak sekadar bersifat administratif.
Ia menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, termasuk tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, banyak anak masih putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum memperoleh nilai tukar yang layak atas hasil produksinya.
Arah Kebijakan: Solusi Konkret dan Berorientasi Hasil
Gubernur menekankan pentingnya pendekatan berbasis solusi dalam penyusunan RPJMD. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar visi di atas kertas.
Dalam visi “Sulteng Nambaso”, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor melalui program strategis yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah berencana memperluas akses beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial.
Sementara di bidang kesehatan, Anwar Hafid menargetkan penerapan sistem pelayanan medis yang lebih inklusif, di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi warga yang ditolak layanan kesehatan hanya karena kartu BPJS mereka tidak aktif.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengendalian inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang kerap menghadapi lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai budaya lokal, seperti semangat persatuan dalam konsep simtumarus, agar dapat terintegrasi dalam kebijakan daerah.
Prioritas Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Teknologi
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak daerah di Sulawesi Tengah yang mengalami kesulitan akses sinyal komunikasi, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan ke tempat tinggi hanya untuk mendapatkan layanan telekomunikasi.
Di sektor kesehatan, dr. Reny menekankan perlunya pemerataan layanan medis, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat, sehingga tidak ada lagi ibu hamil yang kesulitan mendapatkan layanan persalinan karena keterbatasan fasilitas kesehatan.
Penyusunan RPJMD Berbasis Data dan Partisipasi Publik
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menekankan bahwa RPJMD harus disusun berdasarkan data yang akurat serta kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujar Christina.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat diserahkan ke DPRD Sulawesi Tengah pada 17 Maret 2025.
Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik guna menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus berbasis pada realitas sosial dan ekonomi masyarakat, bukan sekadar retorika politik. *
(dii)
