Palu (deadlinews.com) – Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI Dapil Sulawesi Tengah periode 2024–2029, H. Muhidin M. Said, menggelar dialog dan silaturahmi bersama komunitas pelaku ekonomi dan usaha di Sulawesi Tengah, bertempat di Caffe Tanaris, Sabtu siang (9/8).
Acara berlangsung hangat dan penuh keakraban, dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Pimpinan UD Madju Koko Rudy Chandra, Ketua APINDO Sulteng Koko Awi, pengurus GAPENSI Sulteng, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sesi tanya jawab, politisi Partai Golkar tersebut memaparkan pandangannya terkait peluang kerja bagi kontraktor lokal, potensi proyek di masa mendatang, serta strategi untuk memperkuat posisi pelaku usaha daerah di tengah kondisi ekonomi yang mulai stabil.
“Ini merupakan kesempatan bagi kawan-kawan pelaku ekonomi dan pengusaha kontraktor lokal dalam bekerja, tentunya dengan kondisi yang saat ini mulai stabil akan mempermudah kawan-kawan semua,” ungkapnya.
Muhidin menekankan pentingnya membangun koneksi yang intens dengan asosiasi penyedia jasa kontraktor di tingkat pusat sebagai langkah memperluas peluang kerja.
“Menyoroti perihal kontraktor lokal, tentunya kita perlu koneksi lebih intens dengan asosiasi-asosiasi yang memayungi penyedia jasa kontraktor yang ada di pusat. Dengan hubungan komunikasi yang baik dengan asosiasi pusatnya, tentunya ke depan akan lebih berpeluang bagi pelaku jasa kontraktor,” tuturnya.
Ia juga menyinggung potensi proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat, yang menurutnya dapat dimanfaatkan kontraktor lokal sebagai sumber pemasukan sekaligus berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak.
“Dengan memanfaatkan Koperasi Merah Putih (KMP), tentunya proyek penggarapan Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini bukan hanya berkaitan dengan kontraktor saja, tetapi berkaitan dengan konsumsi gizi anak-anak kita ke depannya,” paparnya.
Selain itu, Muhidin turut menyoroti pentingnya pajak bagi pelaku UMKM sebagai penopang pembangunan daerah, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat.
“Perihal pajak UMKM itu, perlu ditangani secara serius. Karena tanpa pajak, kita tidak akan mampu membangun fasilitas publik dan infrastruktur yang bisa dinikmati seperti saat ini,” jelasnya.
“Adapun untuk eksekusinya, perlu tindakan sosialisasi dari pelaku UMKM kepada konsumennya. Caranya ialah, dengan memungut tarif pajak sesuai dengan aturan kepada konsumen,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wakil Pimpinan Banggar DPR RI itu menekankan peran penting Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tentunya dengan melihat potensi-potensi yang ada saat ini, BPD tentunya diharapkan mampu untuk mendorong hal itu. Apalagi ini untuk pembangunan daerah, kalau bisa mengapa tidak dilakukan,” paparnya.*
Fredi
