Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng mensosialisasikan implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Workshop Bank Sulteng, Kamis (8/5), yang dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, dan dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari PT Bank Sulteng, serta para Operator SIPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
Novalina yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SP2D Online merupakan tonggak penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi keuangan daerah.
Inisiatif ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023.
“Dengan hadirnya SP2D Online, proses pengelolaan keuangan mulai dari penerbitan SPM, SP2D hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara digital dan real time. Hal ini diharapkan mempercepat proses belanja daerah dan menyederhanakan birokrasi di lingkungan OPD,” jelas Novalina.
Lebih lanjut SIPD RI sebagai aplikasi umum daerah yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dengan bank daerah, khususnya PT Bank Sulteng.
Sealain itu, Novalina juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bersama-sama membangun komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
“Penerapan SP2D Online bukan hanya soal teknologi, tetapi juga langkah nyata reformasi birokrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia mengatakan dengan terselenggaranya sosialisasi SP2D online bagi OPD lingkup Pemprov Sulteng, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang up to date dan memperoleh informasi keuangan secara tepat waktu, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.*
(dii)
