Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, bersama jajaran di ruang kerjanya, Rabu (3/9).
Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait perlindungan hak masyarakat, khususnya dalam persoalan pertambangan dan dugaan kriminalisasi warga.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri ketika masyarakat menjadi korban ketidakadilan.
“Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena berusaha mencari nafkah. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, maka itu tidak boleh dibiarkan. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga menambahkan bahwa dirinya siap menempuh berbagai langkah, termasuk mobilisasi masyarakat, apabila ada pihak yang tetap mengabaikan aturan dan merugikan warga.
“Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan. Saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat, agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama di sektor pertambangan.
“Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar penanganan isu-isu HAM di Sulteng lebih efektif,” kata Livand.
Pada kesempatan yang sama, Livand juga menyampaikan harapan agar aset gedung yang saat ini digunakan Komnas HAM Sulteng dapat segera dihibahkan menjadi milik lembaga, sehingga dapat direnovasi dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
“Gedung yang kami tempati masih milik pemerintah provinsi. Jika bisa dihibahkan, tentu kami bisa melakukan renovasi dan menyediakan fasilitas yang lebih layak, termasuk untuk menampung masyarakat dari berbagai daerah yang datang mengadu ke Komnas HAM,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan kesepakatannya serta dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan Komnas HAM di Sulteng.
“Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar oleh publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” ungkap Gubernur.*
Fredi
