Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang kerjanya, Senin (25/9).
Rapat tersebut dihadiri Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, Wakil Wali Kota Palu Liliana Imelda Muhidin, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, serta perwakilan TNI AL dan TNI AU.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah bersama Forkopimda untuk menindak tegas pertambangan tanpa izin (PETI), sekaligus memberantas praktik illegal fishing dan illegal logging yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam ketahanan pangan.
“Alhamdulillah, Forkopimda hari ini lengkap hadir. Kami membahas persoalan ekonomi, kamtibmas, dan khususnya penertiban tambang ilegal. Kami ingin keputusan ini bisa langsung menjawab keluhan masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terjerumus dalam praktik ilegal, seraya menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan solusi alternatif agar masyarakat dapat mencari penghidupan melalui jalur yang sah.
“Yang penting jangan illegal. Pemerintah selalu hadir untuk memberi solusi terbaik. Kami berharap saudara-saudara kita yang masih menambang tanpa izin bisa menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha yang sesuai aturan,” ujarnya.
Dukungan penuh juga datang dari sejumlah kepala daerah. Wakil Bupati Sigi menyoroti urgensi penanganan galian C yang kerap menjadi pemicu banjir di beberapa wilayah.
Pemerintah Kabupaten Donggala meminta penguatan peran Satgas provinsi untuk menekan aktivitas tambang ilegal, sementara Bupati Parigi Moutong menegaskan langkah nyata dengan menerbitkan edaran resmi guna mencegah aktivitas tambang ilegal hingga tingkat desa.
Menutup rapat, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Kalau kita bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu kita harus solid, sinergi, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Rapat Forkopimda tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat langkah bersama dengan mendorong pembentukan Satgas Penanganan PETI dan galian C tingkat provinsi.
Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan keamanan masyarakat Sulawesi Tengah.*
Fredi
