Palu (deadlinews.com) – Hari ketiga Idulfitri 1446 H, Rabu (2/4), menjadi momentum penting bagi sejumlah tokoh politik senior Sulawesi Tengah untuk mempererat tali silaturrahmi.
Dalam suasana penuh keakraban, beberapa politisi bersilaturahmi di kediaman Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim.
Hadir dalam kesempatan tersebut dua mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dan Rusdi Mastura, yang didampingi oleh dua legislator perempuan Sulawesi Tengah, Zalzulmida A. Djanggola dan Vera Mastura.
Dalam pertemuan tersebut, Rusdi Mastura menekankan pentingnya kerja sama dalam mendorong pembangunan daerah pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia mengajak seluruh elemen untuk mengesampingkan perbedaan politik demi kemajuan Sulawesi Tengah.
“Pilkada sudah lewat, tidak ada lagi riak-riak atau sekat di antara kita. Sekarang saatnya bergandengan tangan untuk membangun Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik,” ujar Rusdi Mastura.
Senada dengan itu, Longki Djanggola, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari agendanya, yakni Kunjungan Spesifik, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah kepada pemerintah pusat.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), serta berbagai instansi daerah, ia menyebut pogram dan visi-misi bersama dengan gubernur Anwar Hafid harus dapat terwujud.
“Saya akan membawa aspirasi Pemprov dan masyarakat Sulawesi Tengah ke DPR RI. Pada saat forum diskusi dengan Kemendagri dan Menpan-RB, saya akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut,” tandas Longki Djanggola.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama para pemimpin daerah dalam memperkuat sinergi dan membangun Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan harmonis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan.*
(dii)
