PALU (DEADLINEWS.COM) – Penguatan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah se-Sulawesi Tengah yang dihadiri Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, Jumat (21/11).
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) segera rampung dan tinggal menunggu pengukuhan dari Menteri.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan akses keadilan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Gubernur menegaskan bahwa pembentukan Posbakumdes menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor hukum daerah.
Selain Posbakumdes, Gubernur juga menyoroti pentingnya penyempurnaan regulasi strategis seperti definisi air permukaan dan pemanfaatan air laut oleh industri.
Ia berharap revisi regulasi nasional dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Menteri Supratman memuji komitmen Pemprov dalam mempercepat reformasi hukum.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan akan mempercepat harmonisasi regulasi dan memperkuat transparansi.
“Dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, proses pemeriksaan regulasi bisa berjalan lebih cepat dan lebih presisi,” tegasnya.
Agenda Rakor turut dirangkaikan dengan penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan* FRE
