Jakarta (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, mengikuti audiensi dengan Kementerian Investasi/BPKM, Jakarta, Selasa siang (18/3).
Kedatangan Wagub dr. Reny disambut langsung oleh Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Dirjen Kementerian Keuangan.
Selain Wagub dr. Reny, kegiatan audiensi dengan Kementerian Investasi/BPKM juga diikuti oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Adapun tujuan audiensi tersebut untuk mendorong optimalisasi investasi melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri smelter dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiensi tersebut diinisiasi oleh tiga pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Dirjen Kemenkeu menyambut baik inisiatif 3 pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD dari kawasan industri nikel yang investatif dan terhilirisasi.
Untuk itu, Rosan meminta supaya 3 pemprov tersebut segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting untuk dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
Sementara terkait DBH, pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil dilakukan sesuai ketentuan aturan dan menegaskan bahwa DBH adalah hak bagi provinsi penghasil yang penyalurannya tidak akan ditunda.
Wagub dr. Reny merespon dengan terima kasih dan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi/BPKM.
Ia kemudian menyampaikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB Sulteng agar bisa dibahas secepatnya bersama kementerian terkait.
Selain melirik peluang PAD dari hilirisasi nikel, dr. Reny menyampaikan bahwa potensi dari pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak juga sangat menjanjikan bagi pembangunan dan masyarakat Sulteng.
“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” pungkasnya.*
(dii)
