Palu (deadlinews.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat di Sulawesi Tengah wajib bekerja total dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Sulawesi Tengah yang digelar di Grand Syah Hotel, Palu, pada Jumat (8/8).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD, Ketua DPC, hingga struktur PAC, ranting, dan anak ranting. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, turut hadir dalam agenda tersebut.
“Kita mengurus 3,5 juta masyarakat Sulawesi Tengah. Pak Anwar Hafid punya pengalaman panjang, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam memimpin daerah ini. Demokrat memberikan dukungan penuh,” ujar Sekjen.
Herman menegaskan bahwa arahan tersebut sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, yakni mendukung penuh pemerintahan di semua tingkatan, terutama jika dipimpin oleh kader partai.
“Para Ketua DPC, DPAC, ranting, dan anak ranting harus bekerja sungguh-sungguh. Sukseskan program Gubernur dan Presiden. Jangan hanya teriak besar, buktinya nanti,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Rakerda menjadi forum penting untuk merumuskan program kerja partai yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Demokrat pusat, kata dia, siap memberikan dukungan politik, termasuk mengoptimalkan jaringan di kementerian untuk mendorong sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, Rakerda juga dimaknai sebagai momentum awal menggerakkan kembali mesin organisasi pasca pemilu. Herman mengingatkan agar struktur partai aktif sepanjang tahun, tidak hanya menjelang kontestasi politik.
Ia meminta pengurus hingga tingkat RW segera dibentuk agar pengelolaan basis masyarakat semakin efektif.
Dari sisi strategi politik, Demokrat menargetkan peningkatan jumlah kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari delapan menjadi minimal dua belas kursi.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, setiap DPC ditargetkan meraih ambang batas 20 persen kursi untuk memperkuat posisi dalam pengusungan kepala daerah.
“Kalau gubernurnya Pak Anwar dan Ketua DPRD-nya Demokrat, pemerintahan ini akan solid sekali,” ujarnya.
Sekjen juga mengingatkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Demokrat 2025, partai tidak akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) maupun Musyawarah Cabang (Muskab) hingga akhir tahun ini.
Fokus partai saat ini adalah konsolidasi internal yang akan dilanjutkan pada 2026–2027 dalam rangka menghadapi Pilkada dan Pemilu 2029.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan dukungan penuh.
Ia menilai konsolidasi Partai Demokrat saat ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan partai, tetapi juga untuk menyukseskan program pembangunan daerah.
“Anggota DPRD Demokrat di kabupaten dan provinsi harus satu visi dan memahami program pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa berjuang maksimal membantu daerah,” kata Anwar.
Anwar juga menyampaikan optimismenya bahwa Sulawesi Tengah dapat mengirimkan dua kader terbaiknya ke Senayan pada pemilu mendatang.
“Target awal kita sederhana: menyejahterakan rakyat Sulawesi Tengah. Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan makmur,” pungkasnya.*
Fredi
