Palu (deadlinews.com) – Calon gubernur Sulawesi Tengah 2024-2029 nomor urut 2, Anwar Hafid tidak mempersoalkan masalah pemilihan lokasi debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang pertama.
Menurutnya, di manapun penyelenggaran debat yang disiarkan oleh stasiun TV tidak menjadi masalah. Karena fokusnya hanya pada penyebaran visi-misi calon melalui media massa. Berbeda dengan debat terbuka yang perlu melibatkan publik banyak dengan komunikasi dua arah, antara paslon dan masyarakat.
“Inti dari debat itu bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana visi dan missi paslon disiarkan melalui televisi yang ditonton pemirsanya. Apalagi yang hadir terbatas. Beda kalau debatnya di ruang terbuka yang dihadiri ribuan masyarakat, itu tempatnya harus di Palu,” jawab Anwar Hafid via telepon di aplikasi WhatsApp, Senin sore (14/10/2024) .
Disinggung soal biaya besar bagi tim paslon dari Palu ke Jakarta, Anwar Hafid mengatakan bahwa memang bagi tim paslon biayanya terhitung besar, sebab mulai dari biaya tiket pesawat pulang pergi (PP), biaya akomodasi dan konsumsi harus ditanggung oleh para paslon.
Namun Anwar Hafid juga membandingkan dengan biaya peralatan dan set studio TV yang mana pembiayaan studio TV justru lebih murah sebab peralatannya sudah siap di Jakarta dibanding jika debat digelar di Palu, yang mana peralatan TV harus diangkut ke Palu.
“Kalau menurut saya lebih murah biaya stasiun TVnya jika debat digelar di Jakarta ketimbang di Palu. Karena peralatan stasiun TVnya harus diangkut dengan biaya mahal ke Palu. Sedangkan intinya, siaran dan penyebar luasan informasi visi dan misi di stasiun TV dan di mana saja dapat ditonton,” jelas Anwar Hafid.
Berbeda dengan Anwar Hafid, calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali memprotes pelaksanaan debat Pilgub Sulteng yang akan digelar di beberapa stasiun TV oleh KPU Sulteng di Jakarta pada 16 Oktober 2024.
Debat tersebut menurut rencana debat tersebut akan disiarkan oleh stasiun TVRI dan beberapa televisi swasta nasional di Jakarta.
“Saya juga protes, debat itu bukan untuk menyenangkan stasiun TV, jangan kalian (KPU) menyesuaikan dengan kehendak televisi, harusnya televisi yang menyesuaikan dengan kehendak kalian,” kata Ahmad Ali dalam keterangan video dikutip di Kota Palu, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, debat tersebut untuk warga Sulteng, bukan untuk orang Indonesia secara luasa. Dalam pandangannya, jika debat tersebut dilaksanakan di Sulteng, maka harapannya masyarakat akan datang secara langsung menonton atau mendengarkan para kandidat beradu gagasan di atas panggung.
“Debat ini bukan hanya berdebat pola pikir, tetapi juga menjadi poin penting masyarakat yang belum menentukan pilihan,” kata Ahmad Ali.
Lebih lanjut, Ahmad Ali mengatakan bahwa kegiatan debat juga lebih ke arah bersosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga pemaparan visi dan misi kandidat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada 27 November 2024 nanti.
“Dengan mengikuti debat bisa mengetahui dan menentukan pilihan mereka,” tambah Ahmad Ali. Dikutip dari metrosulawesi.net.
Selain dari Ahmad Ali, protes terkait lokasi debat yang diadakan di Jakarta juga datang ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah, Nasrun, S.H.
“Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun di Palu Selasa (8/10/2024) dikutip di kantor berita antara.
Protes dan penolakan debat yang digelar di Jakarta juga datang dari ketua LS- ADI Riwin Najamuddin. ***
_fredy
