Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat tindak lanjut pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) bersama jajaran Inspektorat Provinsi di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (27/10).
Rapat ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan pencegahan potensi korupsi di seluruh perangkat daerah.
Dalam arahannya, dr. Reny menegaskan bahwa Pemprov Sulteng berkomitmen melaksanakan program “Berani Integritas” sebagai wujud semangat kolektif dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pencegahan korupsi bukan hanya soal kedisiplinan aparatur, tetapi juga menyangkut kepatuhan administrasi, ketertiban pengelolaan dokumen, serta akurasi data dan informasi. Semua ini menjadi bagian penting dari komitmen kita bersama dengan KPK untuk memperkuat sistem tata kelola yang bersih,” ujar dr. Reny.
Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selalu siap menghadapi pemeriksaan dan audit dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, kesiapan tersebut mencerminkan profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, dr. Reny mendorong Inspektorat Provinsi untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap capaian IPKD di setiap OPD agar pelaksanaan administrasi dan pelaporan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Karena itu, seluruh jajaran harus berani jujur, berani transparan, dan berani bertanggung jawab,” tegas Wagub Reny.
Rapat tersebut juga membahas strategi peningkatan skor IPKD melalui penguatan tata kelola anggaran, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko korupsi.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang terukur, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi mewujudkan Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Berintegritas.
Turut hadir dalam rapat tersebut Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah M. Muchlis, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rahmi Amir Singi, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, serta perwakilan dari perangkat daerah terkait.* FRE
