Palu (deadlinews.com) — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan strategi utama dalam upaya menekan angka kemiskinan di provinsi tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan agar seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan semangat Sembilan Berani, khususnya dalam hal keberanian melakukan efisiensi fiskal.
Ia menilai masih banyak program dengan alokasi anggaran besar namun minim manfaat bagi masyarakat karena sebagian besar dana terserap untuk kegiatan operasional dan seremonial.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah. Kita ingin APBD memberi manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, melainkan menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata.
Ia juga meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan perencanaan yang matang, berorientasi pada hasil, dan bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
Selain efisiensi fiskal, Anwar Hafid menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Untuk itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat, terutama terkait faktor ekonomi dan akses pendidikan.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau bahkan tiga belas tahun,” ujarnya.
Menurut Anwar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan.
Ia mengutip data BPS yang menunjukkan bahwa daerah dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan dalam aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial.
Ia menilai proses validasi data yang terlalu lama menjadi penyebab utama ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di lapangan.
Ditemukan pula kasus di mana penerima bantuan yang telah meninggal dunia masih tercatat aktif dalam sistem.
Anwar menegaskan, pembaruan data seharusnya tidak memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Idealnya, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu agar kebijakan penanganan kemiskinan benar-benar berbasis data terkini.
Ia juga mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan di daerah.
Dengan langkah tersebut, intervensi program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulawesi Tengah atas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia menyebutkan bahwa teguran dan kritik dari BPKP merupakan bentuk perhatian agar pemerintah daerah terus berbenah.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ujarnya disambut tawa peserta rapat.
Menutup arahannya, Anwar Hafid menginstruksikan Bappeda dan Dinas Pendapatan untuk segera mengadakan pertemuan bersama para bupati serta kepala dinas terkait dalam rangka membahas peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Rapat tersebut akan melibatkan BPS, BPKP, dan perwakilan Kementerian Keuangan guna memperkuat basis pendapatan daerah serta merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan.* FRE
