Palu (deadlinews.com) – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, memimpin rapat pimpinan bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Evaluasi tersebut mencakup capaian pendapatan daerah, realisasi program dan kegiatan, serta tindak lanjut penugasan di masing-masing OPD.
Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Anwar Hafid mengingatkan para kepala OPD untuk tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi lapangan.
Ia menekankan pentingnya verifikasi langsung agar pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai dengan rencana.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya mengingatkan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan waktu secara efektif dalam dua bulan terakhir untuk memantau pelaksanaan kegiatan secara langsung.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan agar setiap OPD menyusun program yang benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan ekonomi.
Ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan memperhatikan keadilan wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu daerah.
Untuk memperkuat perencanaan tersebut, Gubernur menginstruksikan Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” tegasnya.
Melalui rapat pimpinan ini, Gubernur menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, dengan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.*
Fredi
