Palu (deadlinews.com) – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pilar utama demokrasi desa.
Hal ini disampaikannya saat membuka Temu Raya BPD ke-II yang berlangsung di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis (7/8).
Dalam sambutannya, dr. Reny menyebut bahwa BPD adalah mitra strategis kepala desa serta corong utama aspirasi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keberadaan BPD yang kuat dan berdaya dalam menyukseskan pembangunan desa.
“Tanpa BPD yang kuat, pembangunan di desa akan pincang. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor,” tegasnya.
Wagub menjelaskan bahwa seluruh program unggulan Pemprov saat ini berada dalam payung visi “Berani”, singkatan dari Bersama Anwar dan Reny, yang mencerminkan kekompakan gubernur dan wakil gubernur dalam mengawal sembilan program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketahanan desa.
“Semangat Berani bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi harus menjadi gerakan bersama hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.
Dalam paparannya, dr. Reny menguraikan sejumlah program konkret yang telah dijalankan, seperti Berani Cerdas, yakni bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan siswa SMK.
Program ini mencakup biaya kuliah, prakerin, hingga uji kompetensi yang seluruhnya ditanggung Pemprov.
Ia juga menyinggung program Berani Sehat, yang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk langsung mendapatkan akses BPJS.
Bahkan, peserta yang memiliki tunggakan iuran dapat dialihkan ke program ini tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.
“Tidak boleh ada warga Sulteng yang sakit tanpa mendapat layanan hanya karena persoalan administrasi,” tegas mantan Kepala Puskesmas Kecamatan Dolo itu.
Pemprov, lanjut Reny, telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola dan pengawasan pemerintahan desa, yang secara khusus mengatur peran BPD secara komprehensif.
Perda ini akan diperkuat dengan peraturan gubernur dan petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Ketua Forum BPD Sulteng, Fery Radiansyah, terkait usulan alokasi 3% Dana Desa untuk penguatan kelembagaan BPD.
Menurut Reny, pihaknya telah membahas hal ini dengan lembaga terkait dan menargetkan implementasinya paling lambat Januari 2026.
Wagub turut membagikan pengalamannya menangani 78 desa saat menjabat sebagai kepala puskesmas.
Ia menyadari betul bahwa kekuatan desa bertumpu pada sinergi antara kepala desa, BPD, dan pemerintah di atasnya.
Reny juga mengingatkan pentingnya peran BPD dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang).
Ia menyebut bahwa tanpa tandatangan BPD, tidak satu pun rencana kerja desa bisa dijalankan.
“Jangan pernah remehkan peran BPD. Justru harus diperkuat karena mereka adalah penentu arah pembangunan desa,” serunya.
Di akhir sambutannya, dr. Reny menyerukan pentingnya sinergi dan solidaritas lintas tingkatan.
Ia mengajak seluruh anggota BPD untuk menjadi bagian dari gerakan Berani dan menjadikan desa sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, maka rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih pasti. Kami, di provinsi, berdiri bersama kalian,” pungkasnya.*
Fredi
