Palu (deadlinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda, Senin (27/10).
Rakor yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan bulanan sebesar 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.
“Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy), sementara Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,95 persen—menempati posisi kedua nasional setelah Maluku Utara yang mencapai 32,09 persen.
Kendati demikian, Sulawesi Tengah masih termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025. Dua kabupaten di Sulteng juga masuk dalam daftar daerah dengan inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 mengalami penurunan tertinggi secara nasional, yakni sebesar -1,48 persen. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit yang selama ini menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin solid, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan laju inflasi guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri; Perwakilan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah; perangkat daerah terkait; serta unsur Forkopimda.* FRE
